RIAU TERKINI
Senin, 19 September 2011 11:29
Mengadu ke DPRD Pekanbaru,
Mutasi 134 pejabat Pemko Pekanbaru memicu protes. Sekitar 50 pejabat yang merasa menjadi korban mengadu ke DPRD dan bertekad menolak menyerahkan jabatannya.
Riauterkini-PEKANBARU- Lebih dari 50 pejabat Pemko Pekanbaru mendatangi DPRD setempat, Senin (19/9/11). Mereka datang untuk mengadukan nasib mereka yang merasa menjadi korban kedholiman Pejabat Walikota Pekanbaru Syamsurizal. Mereka menjadi pejabat tergusur pada mutasi 134 pejabat Pemko Pekanbaru yang digelar Jumat (16/9/11).
Menurut mereka, sebagai PNS, sebenarnya tidak ada masalah dengan mutasi. Mereka menerimanya sebagai bagian dari rutinitas tugas, tetapi karena dilakukan secara tidak prosedural. Menyalahbi norma-norma yang berlaku, maka mereka sepakat menolak.
"Ada 18 pejabat yang diturunkan eselon. Hampir 20 tahun tahun saya menjadi PNS, baru sekarang ini saya diturunkan pangkat, dari IVa menjadi IIIb," protes Lurah Lembah Sari, Kecamatan RUmbai Pesisir Syamnsudin dalam pertemuan dengan DPRD Pekanbaru.
Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua DPRD Riau Desmianto didampingi Wakil Ketua Dian Sukheri. Turut hadir Komisi I lengkap. Dari Ketuanya Wahyudianto, wakilnya Feri Sandra Pardede, Sekretaris Kamaruzaman dan anggota Dedi Vilia.
Dikatakan Syamsudin, bahwa untuk menurunkan pangkat seorang PNS tidak mudah. Banyak prosedur yang harus dilalu, misalnya harus ditegur secara lisan, kemudian jika tetap, diberi teguran tertulis, berlanjut pada pernyataan tidak puas dan akhirnya dijatuhi sanksi penurunan pangkat. "Kami tak pernah mendapat teguran, baik lisan apa lagi tertulis. Mendadak saja kami diturunkan pangkat. Ini benar-benar dholim," protesnya.
Hal yang lebih ganjil disampaikan Lurah Kulim Asrizal. "sekarang ini di Kelurahan Kulim ada dua lurah. penyebabnya, sudah diangkat lurah baru, sementara SK saya sebagai lurah belum pernah dicabut dan sampai sekarang masih menjadi lurah. Sampai masalahnya jelas, saya tidak akan mau melakukan serah jabatan," tegasnya yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.
Kejanggalan lain, sejumlah lurah teladan juga menjadi korban mutasi. Seperti Lurah Kampung Tengah Mirza dan Lurah Delima Azhar. sementara dari 12 camat, 11 di antaranya mengalami turun pangkat, dari IVa menjadi IVb. Satu-satunya camat yang selamat adalah Camat Limapuluh Azli.
Dalam kesempatan itu, para pejabat yang merasa jadi korban akan bertekad menggugat keputusan syamsurizal. "Kami akan menggugat. Kami juga akan ke Kemendagri minta penjelasan. Kalau perlu, kami juga akan ke Komisi Yudisial," tegas Syamsudin.
sampai saat ini pertemuan masih berlangsung, dewan masih memberi kesempatan kepada sejumlah pejabat untuk mengungkatkan alasan keberatannya.
Ketua Komisi I Wahyudianto yang mendapat kesempatan pertama menanggapi, mengatakan bisa memaklumi keberatan para pejabat. Untuk itu, ia meminta kepada pimpinan dewan untuk segera memanggil Pejabat walikota Syamsurizal dan Setko Wardan. "Kami, dewan juga harus tahu penjelasan mutasi ini," tegasnya.***(mad)
Senin, 19 September 2011 11:29
Mengadu ke DPRD Pekanbaru,
Mutasi 134 pejabat Pemko Pekanbaru memicu protes. Sekitar 50 pejabat yang merasa menjadi korban mengadu ke DPRD dan bertekad menolak menyerahkan jabatannya.
Riauterkini-PEKANBARU- Lebih dari 50 pejabat Pemko Pekanbaru mendatangi DPRD setempat, Senin (19/9/11). Mereka datang untuk mengadukan nasib mereka yang merasa menjadi korban kedholiman Pejabat Walikota Pekanbaru Syamsurizal. Mereka menjadi pejabat tergusur pada mutasi 134 pejabat Pemko Pekanbaru yang digelar Jumat (16/9/11).
Menurut mereka, sebagai PNS, sebenarnya tidak ada masalah dengan mutasi. Mereka menerimanya sebagai bagian dari rutinitas tugas, tetapi karena dilakukan secara tidak prosedural. Menyalahbi norma-norma yang berlaku, maka mereka sepakat menolak.
"Ada 18 pejabat yang diturunkan eselon. Hampir 20 tahun tahun saya menjadi PNS, baru sekarang ini saya diturunkan pangkat, dari IVa menjadi IIIb," protes Lurah Lembah Sari, Kecamatan RUmbai Pesisir Syamnsudin dalam pertemuan dengan DPRD Pekanbaru.
Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua DPRD Riau Desmianto didampingi Wakil Ketua Dian Sukheri. Turut hadir Komisi I lengkap. Dari Ketuanya Wahyudianto, wakilnya Feri Sandra Pardede, Sekretaris Kamaruzaman dan anggota Dedi Vilia.
Dikatakan Syamsudin, bahwa untuk menurunkan pangkat seorang PNS tidak mudah. Banyak prosedur yang harus dilalu, misalnya harus ditegur secara lisan, kemudian jika tetap, diberi teguran tertulis, berlanjut pada pernyataan tidak puas dan akhirnya dijatuhi sanksi penurunan pangkat. "Kami tak pernah mendapat teguran, baik lisan apa lagi tertulis. Mendadak saja kami diturunkan pangkat. Ini benar-benar dholim," protesnya.
Hal yang lebih ganjil disampaikan Lurah Kulim Asrizal. "sekarang ini di Kelurahan Kulim ada dua lurah. penyebabnya, sudah diangkat lurah baru, sementara SK saya sebagai lurah belum pernah dicabut dan sampai sekarang masih menjadi lurah. Sampai masalahnya jelas, saya tidak akan mau melakukan serah jabatan," tegasnya yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.
Kejanggalan lain, sejumlah lurah teladan juga menjadi korban mutasi. Seperti Lurah Kampung Tengah Mirza dan Lurah Delima Azhar. sementara dari 12 camat, 11 di antaranya mengalami turun pangkat, dari IVa menjadi IVb. Satu-satunya camat yang selamat adalah Camat Limapuluh Azli.
Dalam kesempatan itu, para pejabat yang merasa jadi korban akan bertekad menggugat keputusan syamsurizal. "Kami akan menggugat. Kami juga akan ke Kemendagri minta penjelasan. Kalau perlu, kami juga akan ke Komisi Yudisial," tegas Syamsudin.
sampai saat ini pertemuan masih berlangsung, dewan masih memberi kesempatan kepada sejumlah pejabat untuk mengungkatkan alasan keberatannya.
Ketua Komisi I Wahyudianto yang mendapat kesempatan pertama menanggapi, mengatakan bisa memaklumi keberatan para pejabat. Untuk itu, ia meminta kepada pimpinan dewan untuk segera memanggil Pejabat walikota Syamsurizal dan Setko Wardan. "Kami, dewan juga harus tahu penjelasan mutasi ini," tegasnya.***(mad)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar